Mbojo

Kekuasaan di NTB I, mungkin begitulah kata, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan, baik masyarakat dipinggiran pertokoan, kedai minuman, karyawan perkantoran, anggota Dewan, atau juga mungkin perbincangan telepon bagi mereka yang memiliki lebih sejumlah fasilitas. Pada tataran wacana masyarakat mulai mempertanyakan siapa sesungguhnya pemimpinnya, maklum di era reformasi pengetahuan tentang pergantian pemimpin tidak hanya di dominasi oleh “Elit Jakarta”, tetapi lebih dari itu ia ingin mengetahui, lebih dan kurang calon pemimpinnya. Isu-isu menarik baik yang bersifat menyerang individu maupun yang berlatar belakang agama, etnish, golongan, atau symbol-simbol perbedaan lainnya menjadi konsumsi menarik untuk dibahas pada tulisan ini. Seiring dengan dentuman Demokrasi ditingkat lokal yang bukan saja membawa pencerahan pada dinamika politik lokal tetapi terlebih dari itu ia seakan turut bertanggungjawab terhadap lahirnya pertanyaan “ Siapa Kita?”. Pertanyaan ini begitu serius untuk diterjemahkan bahkan pada level elit politik, ia dimobilisasi dan dikonstruksikan untuk dijadikan acuan bahkan titian untuk sekedar mendapatkan simpati politik. Menjadi pertanyaan, Mengapa Wacana “Siapa Kita?” terlahir didetik-detik, ketika suksesi politik datang?. Mungkinkah pertanyaan ini sengaja dimobilisasi secara serius untuk mendatangkan dukungan bagi mereka yang ingin berkuasa ? Mungkinkah dukungan bagi Elit Politik dibangun dalam kevakuman moralitas Politik seperti ini ?.

Pertanyaan demi pertanyaan menjadi kegalauan tersendiri bagi penulis. Sementara menurut pemahaman penulis Demokrasi adalah peradaban politik yang berkualitas, jauh dari keserakahan, atau simbol-simbol yang memobilisasi semangat identitas untuk sebuah kepentingan semu. Dalam konteks suksesi kepemimpinan di Nusa Tenggara Barat, pertanyaan-pertanyaan diatas menjadi relevan untuk dijawab atau paling tidak diperdebatkan sehingga masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak terjebak dalam ranah sesat pikir kolektif. Hadirnya Pemimpin dalam konteks Nusa Tenggara Barat harus dipahami sebagai hadirnya reperesentasi keteduhan bagi masyarakat yang syarat dengan budaya. Bukan sebaliknya Elit datang untuk menambah ketakutan, mengkonstruksi semangat identitas dan seolah-olah menjadikan suku sebagai sarang atau ladang berkembangnya semangat perbedaan. Tidak dapat dipungkiri Polarisasi kesukuan yang berkembang di Nusa Tenggara Barat, serta terciptanya dikotomi Pulau Lombok-Pulau Sumbawa adalah warisan yang ditinggalkan Rezim Orde baru. Hal ini harus dipahami karena Rezim saat itu berkepentingan untuk terus mendapatkan semangat ketergantungan masyarakat pada Pemerintah pusat, sehingga setiap suksesi di tingkat lokal pada masa lalu “Restu Jakarta” seolah-olah merupakan restu dari Rezim Kebenaran saat itu.

Bentuk-bentuk lain yang dapat dilihat dan bisa dicermati misalnya di Pulau Jawa, Pendatang dan Pribumi menjadi isu menarik yang bisa disinkronkan dengan semangat-semangat identitas yang sengaja dikonstruksi oleh negara guna mendapakan dependensi dari kaum yang merasa terpinggirkan. Ketergantungan terhadap Rezim autoritarian saat itu seolah-olah menjadi fenomena normal di tingkat lokal. Bahkan yang paling telanjang yang bisa dilihat saat itu yang berlangsung sampai dengan saat ini yaitu, ketika detik-detik “Pesta Demokrasi Rakyat” hampir tiba, isu-isu identitas yang berlatar belakang kesukuan seakan-akan menjadi “bumbu penyedap rasa” bagi dagelan demokrasi saat itu. Mungkinkah hal-hal semacam ini masih dapat dirasakan di Tanah NTB saat ini, atau Masikah kita terjebak dalam pola pikir politik identitas ?. Wallahu a’lam…

Yang paling pasti Demokrasi dibumi NTB ditentukan oleh generasi saat ini, Pemimpin Politik akan datang dan pergi tetapi persaudaraan menjadi aset berharga yang sulit untuk dinilai bagi keberlangsungan demokrasi dimasa depan. Kebanggaan terbesar sebuah bangsa bukan terletak pada nasionalisme etnis yang dimiliki pemimpinnya tetapi terletak pada seberapa besar semangat persatuan rakyatnya. Kita tidak akan pernah terpinggirkan diranah manapun jika Kita semua berkomitmen untuk bersatu. Petualang politik bisa datang kapan saja, lewat jargon-jargon identitasnya, mengkonstruksi pemahaman secara sistematis, salah satunya dikotomi Pulau Lombok-Pulau Sumbawa, tetapi lewat tulisan ini, penulis ingin menyerukan, Pemimpin yang baik datang bukan untuk memperjuangkan sekelompok golongan, etnish, agama, atau keluarganya, tetapi ia datang untuk semua golongan, etnish, agama dan yang tidak kalah pentingnya, kaum minoritas yang kadang terpinggirkan oleh tirani mayoritas.

Kekuasaan menurut John Locke, adalah milik rakyat, dan karena itu menjadi tak terhindarkan pemahaman tentang keberpihakan terhadap rakyat merupakan pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh setiap kandidat pemimpin politik. Mestinya symbol-simbol kerakyatan yang harus dibangun, dan kebutuhan rakyat adalah impian pemimpin, bukan sebaliknya Pemimpin datang untuk sebuah investasi dan kemudian rakyat dijadikan mesin ekonomi, birokrasi menjadi tempat transaksi kemudian ia dikenal sebagai pemimpin yang legendaris. Tak dapat dipungkiri rakyat terkadang terjebak pada isu-isu yang sengaja di konstruksi oleh mereka yang mendapatkan keuntungan pada terciptanya dikotomi seperti yang telah disebutkan diatas. Bahkan pada tataran yang paling ekstrim kita dapat melihat bagaimana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat diperalat oleh politisi, bahkan terkadang lewat mimbar suci tokoh agamapun menyerukan semangat identitasnya.

Dan akhirnya, kondisi politik saat ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi kita semua, khususnya para elit politik, untuk tak lagi mencoba-coba membangun gap antara politik elit dengan politik massa. Akan lebih mudah bagi semua pihak, jika saja yang menjadi acuan bagi para elit untuk menentukan pimpinan daerah adalah tingkat pendidikan, kejujuran, atau pengalaman dalam mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh NTB, dan bukan melakukan tawar-menawar politik di luar logika peta dukungan masyarakat tersebut.

“Vox populi vox dei”, kata orang bijak, “suara rakyat ialah suara Tuhan”. Jika Anda khianati suara rakyat itu …

Wallahu a’lam bissawab.

*) Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UGM Yogyakarta

Konsentrasi Politik Lokal Dan Otonomi Daerah

HP: 08123742108

e-mail : aks82rm@yahoo.com