Mbojo

Pilkadal (Pemilihan Kepala Daerah Langsung) akan dilakukan oleh Propinsi NTB pada bulan Juli 2008 nanti. Harapannya, Pilkadal berlangsung dengan aman, damai, tertib, dan jujur dan menghasilkan pemimpin daerah yang bisa diandalkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang penting untuk dicermati:

• Para kandidat kiranya akan bersaing habis-habisan. Mereka melakukan “investasi” besar-besaran. Di dalam pemilu yang lalu banyak terjadi praktek bagi-bagi hadiah demi mendapatkan dukungan (vote buying). Banyak makelar politik akan beroperasi saat itu.
• Institusi-institusi informal (jejaring kekerabatan, adat, forum keagamaan) banyak dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat dan pendukungnya. Akan terjadi mobilisasi semangat primordial: ikatan kesukuan, ikatan keagamaan, jalinan kekerabahan dan sebagainya. Adat, agama, ras dan sejenisnya bisa dimanfaatkan sebagai kedok politik para tokoh yang menjagokan dirinya.
• Suhu politik akan memanas dan konfigurasi sosial-politik di daerah NTB bisa berubah. Hal ini ditandai:
o Semakin sering dan intensifnya pertemuan-pertemuan publik dilakukan. Sangat boleh akan terjadi banyak mobilisasi massa.
o Semakin besarnya potensi konflik internal kelompok/komunitas. Ketika dari suatu komunitas ada lebih dari dua kandidat yang tampil, mereka bisa terjebak dalam konflik internal.
o Demi memperbanyak dukungan, di daerah tertentu bisa terbangun jaringan-jaringan atau aliansi-aliansi baru. Tidak tertutup kemungkikan, konflik-konflik lama berkecamuk lagi dengan kedok baru.
o Ada suasanya saling mencurigai. Banyak rumor, bahkan fitnah beredar di sana sini.
• Sejumlah pejabat birokrasi pemerintah daerah ikut terlibat dalam pertarungan merebut jabatan nomor satu di daerahnya.
Implikasinya:
o Asset pemerintah daerah termanfaatkan untuk kepentingan kandidat tertentu, karena permintaan pejabat yang bersangkutan.
o Netralitas birokrasi pemerintah bisa tidak terjamin lagi (kalau memang pernah netral).
• Golput yang menjadi fenomena “klasik” dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal) diberbagai daerah harus mendapat perhatian khusus pada pelaksanaan pilkada di NTB.
Mengapa Golput dalam pilkada kembali menguat menjadi the other discourse di tingkat perpolitikan lokal?
o Bagi kalangan yang berpandangan positifistik khususnya kalangan akademisi, fenomena golput merupakan kewajaran dalam proses politik. Karena golput merupakan ekspresi pilihan politik yang tidak tersalurkan atau tidak memiliki orientasi dukungan politik tertentu.
o Selain itu, golput dalam mekanisme pemilihan kepala daerah langsung dianggap sebagai realitas “rendahnya” kesadaran politik masyarakat pemilih. Karena mereka menganggap memilih bukan kewajiban namun hak sosial.
o Namun bagi kalangan kritis dari komponen akar-rumput termasuk pegiat gerakan demokrasi di Indonesia, golput merupakan wujud resistensi politik masyarakat berkesadaran politik kritis terhadap sistem/mekanisme demokrasi yang bernafaskan nilai-nilai politik yang manipulatif dan unfairness. Mengapa kelompok kritis berpandangan demikian? Ada beberapa asumsi:
? Pertama, karena kelompok kritis masyarakat–komunitas gerakan mahasiswa-buruh-jurnalis-intelektual organik-NGO, dsb—menganggap bahwa sistem pemilihan umum (termasuk pilkada) lebih membuka ruang bagi kemenangan modal dibanding kemenangan aspirasi objektif masyarakat. Karena “watak” demokrasi transisional yang terfasilitasi dalam pemilu dan pilkada lebih berwatak borjuistik. Mengabaikan aspirasi masyarakat dalam pengertian yang autentik. Secara sederhana sistem pemilu atau pilkada –yang dilegitimasi UU No 12 tahun 2003 dan Uu No 31 tahun 2004–lebih memberatkan kepada kepentingan partai-politik dan kelompok “elite” birokrasi-pengusaha. Hal ini tercermin dalam contoh sederhana dieliminasinya hak masyarakat non partisan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah dalam pilkada. Hanya mereka yang bisa merapat dan selaras dengan kepentingan partai-politik besar yang bisa maju sebagai kandidat kepala daerah.
? Kedua, besarnya persentase golput dalam pilkada (sebagaimana pemilu) bukanlah menunjukkan lemahnya sosialisasi pemilu oleh institusi penyelenggara pemilu namun karena semakin kuatnya kesadaran politik masyarakat. kesadaran politik yang memberikan penilaian evaluatif dan penyimpulan kritis bahwa pilkadal dan pemilu hanyalah momentum pergantian kekuasaan yang tidak akan signifikan membawa perubahan. Hal ini didasari oleh beberapa keyakinan:
? Pertama, regenerasi kepemimpinan nasional/daerah masih didominasi aktor-aktor lama ataupun aktor politik “baru” berwatak lama yang berpotensi korup.
? Kedua, pemilu atau pilkada hanya momentum semu demokrasi karena segala unsur dan anasir lama politik yang “buruk” belum dibersihkan dari ranah perpolitikan reformasi. Sehingga era sekarang banyak partai dan banyak tokoh politik namun mindsetnya ala Orba.
? Ketiga, karena momentum pilkada dan juga pemilu merupakan arena politik bagi kelompok elite sosial yang memiliki keunggulan ekonomi. Mereka yang kuat secara ekonomi dan politik –didukung sumber finansial yang kuat dan dukungan partai —akan menjadi pemenang. Karena memang biaya demokrasi di negeri ini angat mahal. Biaya kampanye pilkada di banyak daerah yang harus keluar dari kocek calon kepala daerah yang serius ingin menang dalam pilkada rata-rata lebih dari kisaran angka 5 miliar rupiah.

Ancaman Golput “Dou Mbojo”
Ada fenomena menarik yang terjadi pada proses pilkada NTB saat ini. Jika kita perhatikan paket-paket calon yang diusung oleh partai sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk mengikuti pilkada bulan juli mendatang belum ada atau bisa jadi nanti tidak ada figur yang berasal dari daerah yang terletak paling timur Propinsi NTB ini (baca : Bima. RED). Semua paket yang sudah ada saat ini merupakan kombinasi dari dua suku saja yaitu Sasak-Sumbawa. Padahal NTB saat ini terdiri dari tiga suku besar yaitu suku Sasak, suku Bima-Dompu, dan suku Sumbawa.
Hal ini jika tidak di cermati dengan baik dapat berpotensi sebagai sumber masalah dalam proses demokrasi di Bumi Gora ini. Sebagai ilustrasi, tadi malam saya ditelepon oleh beberapa tokoh pemuda asal Kabupaten Bima yang mengeluhkan masalah ini. Tidak adanya tokoh mereka yang terlibat dalam pilkada juli nanti menimbulkan kekhawatiran akan tersingkirnya etnis mereka dari persaingan perpolitikan di NTB. Padahal kalau kita boleh jujur putra daerah Bima tidak kalah bersaing dari putra daerah Lombok, maupun putra daerah Sumbawa, bahkan bisa dikatakan dari segi kecerdasan, dukungan politik, relasi nasional dan internasional, putra tanah Bima berada pada top level.
Kemungkinan golput dou mbojo, sebutan bagi masyarakat Bima, sangat besar peluangnya. Dari hasil survey yang saya lakukan melalui SMS pada 100 orang mahasiswa yang berasal dari Bima, saya memperoleh hasil yang cukup mengagetkan. Dari jawaban SMS mereka, 100% atau seluruhnya menyatakan tidak akan memberikan hak suaranya, jika tidak ada wakil dari DOU MBOJO yang terlibat sebagai calon bai Gubernur maupun Wakil Gubernur pada Pilkada NTB juli mendatang.
Golput masyarakat Bima dalam momentum pilkada di NTB kali ini bisa dikategorikan menjadi golput yang pragmatis dan Idealistik. Golput yang pragmatis adalah mereka (masyarakat Bima) yang tidak memilih karena memiliki asumsi bahwa memang tidak ada yang pantas dipilih dalam pilkada karena tidak adanya keterwakilan etnis mereka.
Sedangkan golput yang idealistik adalah mereka yang tidak memilih karena dengan tidak memilih berarti mereka telah berbuat lebih terhadap proses pilkada. Turut menurunkan kadar legitimasi politik kandidat kepala daerah terpilih, sehingga apabila kepala daerah terpilih mengkhianati janji-janji dalam kampanye pilkada mereka bisa bergerak sebagai kekuatan oposisi ditingkat lokal.
Sejauh ini ancaman golput yang disuarakan oleh pemuda Bima belum mendapat tanggapan baik dari pihak partai, maupun dari KPUD NTB. Menarik kita tunggu kelanjutan drama pilkada di NTB ini. Harapan saya semoga semua ini dapat menjadi pelajaran politik yang berharga bagi kita semua. Amin.

*) Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UGM Yogyakarta
Konsentrasi Politik Lokal Dan Otonomi Daerah
e-mail : aks82rm@yahoo.com