Mbojo

COBLOSLAH DAKU KAU KUTIPU
( Ironi Antara Janji Dan Realita Janji Para Calon Gubernur )

Agus Kholid Stiawan *

“ If you believe the doctors, nothing is wholesome; if you believe the theologians, nothing is innocent; if you believe the soldiers, nothing is safe “

Salisbury (1830-1903)

Jika anda percaya pada dokter, tak ada yang sehat; jika anda percaya pada theolog, tak ada yang berdosa; jika anda percaya pada tentara, tak ada yang aman. Begitu kira-kira arti dari pesan diatas. Kutipan tersebut saya ambil sebagai awal dari tulisan saya kali ini dengan maksud untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mutlak dan pasti dalam kehidupan kita ini. Perubahan demi perubahan akan terus terjadi mewarnai jalan hidup yang kita lalui. Demikian juga dengan keadaan di tanah Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Sepanjang waktu yang telah saya lewati, telah banyak kenistaan yang saya temui, yang terkadang dapat membuat hati ini berteriak tak puas.
Berkali-kali kita terperosok kedalam kegelapan, yang memaksa kita berjalan dan meraba mengandalkan insting kita yang terkadang menipu. Tapi berkali-kali pula kita lupa membawa pelita yang sebenarnya kita punyai. Kita baru ingat pada petuah “jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” hanya setelah semuanya berantakan. Ataukah kita memang buta dan terus merasa nyaman berada dalam kegelapan yang kita ciptakan sendiri.
Namun itu wajar terjadi di Negara ini, sebab kita adalah bangsa yang “dermawan”, dimana kaum papa percaya bahwa nasibnya akan diperjuangkan oleh kaum kaya yang memamerkan cara hidup bermewah-mewah. Sebab negeri ini adalah negeri yang penuh “toleransi”, sehingga membiarkan seorang penghianat berkuasa seenaknya. Sebab kita adalah masyarakat yang “murah hati”, sehingga orang yang mencuri sekaleng susu harus dikeroyok dan di caci maki sedangkan pencuri milian rupiah uang Negara diagungkan, dibela, dan dapat melenggang selamat. Suatu “kewajaran” yang aneh menurut saya… entahlah….
Hitungan mundur detik-detik pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat telah dimulai. Bulan juli 2008 terasa kian mendekat bagi seluruh masyarakat NTB, hal ini sangat disadari oleh para calon Gubernur NTB yang akan bertarung pada Pilkada bulan juli mendatang. Berbagai langkah taktis tentu telah disiapkan oleh para calon untuk memuluskan langkah mereka menuju puncak kekuasaan tertinggi di NTB. Mulai dari mencari donatur untuk mendanai perjuangan, membentuk team sukses, sampai sosialisasi pada akar rumput yang ada dibawah. Mungkin saat ini berjuta janji manis telah terdengar ditelinga kita, mengenai bagaimana pemerintahan yang mereka pimpin nanti akan berpihak pada masyarakat, terbebas dari KKN, dll. Saya bukanlah seorang yang pesimis bahkan bisa jadi saya adalah orang yang sangat optimis dalam menjalani kehidupan. Namun jika kita mau jujur, mungkinkah semua janji-janji tersebut dapat 100% dilaksanakan setelah mereka terpilih atau paling tidak 50% saja diaplikasikan dalam pemerintahannya kelak.
Memang tidak ada garansi (jaminan) bahwa mereka yang memenangkan pilkada akan menepati janji-janji dalam masa kampanye atau setidaknya tidak korupsi. Apalagi jika pemenang pilkadal terbebani utang “ekonomi” dan “politik” kepada kelompok pengusaha, partai politik dan elite sosial tertentu. Secara otomatis ketika mereka berkuasa akan terlebih dahulu mengembalikan utang-utangnya dengan praktek korupsi politik dan korupsi birokrasi. Ini seperti aksioma politik pasca pilkada atau pemilu.
Tugas kelompok kritis bahkan masyarakat pemilih yang paling berat adalah justru pascapilkada. Mereka dituntut untuk bekerja keras mengawal proses demokrasi dan kekuasaan para kepala daerah terpilih akan melaksanakan amanahnya bagi kepentingan rakyat. Kelompok kritis–termasuk mereka yang menjadi kelompok golput–harus bekerja sama menjadi kekuatan oposisi terhadap kekuasaan lokal. Oposisi yang memiliki program-program dan agenda perjuangan selaras dengan kepentingan masyarakat.
Akhirnya melalului tulisan ini saya mengajak semua pembaca yang perduli untuk tidak membiarkan mereka yang terpilih dalam proses pilkada melakukan atau membuat kebijakan politik yang merugikan kepentingan rakyat. Dengan kritik-gerakan protes yang rasional dan people oriented maka masyarakat bisa mengeliminasi lahirnya tiran baru didaerah atau lahirnya koruptor baru yang berbekal “kartu” legitimasi dari masyarakat pemilih.

*) Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UGM Yogyakarta
Konsentrasi Politik Lokal Dan Otonomi Daerah
e-mail : aks82rm@yahoo.com