Mbojo

ADA APA DENGAN PEMILIHAN GUBERNUR LANGSUNG

Pembangunan dibidang politik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat menghasilkan berbagai perkembangan dimasyarakat, yang sudah barang tentu ada yang bersifat positif maupun negatif karena sedemikian luasnya medan garap yang harus diselesaikan, sekaligus dalam rangka menjaga integritas nasional.

Permasalahan riil yang muncul akhirnya merupakan beban langsung pada pemerintah di daerah, seiring dengan berkembangnya berbagai problem bidang lainnya. Kompleksitas permasalahan tersebut jelas membutuhkan peningkatan responsivitas dan penanganan lanjut oleh pemerintah setempat, yang sudah barang tentu juga berkonsekwensi pembiayaan yang tidak sedikit, serta dapat memunculkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi maupun lainnya.

Permasalahan di Propinsi NTB saat ini adalah dibutuhkan manajemen pemerintahan yang efektif, sekaligus membutuhkan para pimpinan secara terstruktur yang tangguh. Sistem perekrutan (recruitmen) dan pengkaderan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya diharapkan dapat menghasilkan pimpinan yang handal. Sehingga akibat yang terjadi semakin memperpanjang kekecewaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan (incredible). Hal tersebut yang akhir-akhir ini sering muncul di media masa sebagai masalah politik lokal yang sudah barang tentu perlu perhatian serius ketika masyarakat NTB akan segera menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung.

Di tengah derap politik desentralisasi dan otonomi daerah, tentu kita sangat memerlukan sosok politisi lokal yang memiliki responsivitas, kepekaan atas problem-problem yang dialami di dalam lingkungan dan komunitasnya masing-masing. Dalam hal ini diperlukan sosok politisi lokal yang dapat memadukan antara pengetahuan politik (political knowledge) dan komitmen politik (political commitment) dalam proses agregasi politik yang sehat dan bertanggung jawab.

Pengetahuan politik yang baik dapat memberikan sentuhan visi, orientasi masa depan, pemahaman terhadap prospek dan retrospek secara memadai dan kemampuan profesional. Sedangkan komitmen politik akan menjadi sandaran etika sebagai pimpinan rakyat terpilih untuk selalu memberikan pengabdian dan pengorbanan terbaik secara lahir dan batin bagi rakyatnya, khususnya konstituen yang menjadi basisnya.

Dalam konteks ini tentu akan semakin relevan kiranya bila dikaitkan dengan perubahan sistem politik lokal, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui proses pemungutan suara. Hal tersebut semakin mendorong partisipasi aktif masyarakat (dukungan) terhadap para aktor politik yang akan berkontestansi. Itu artinya seseorang yang akan maju sebagai kandidat akan diuji komitmen, pengetahuan, nilai juang dan keberpihakannya dalam menciptakan perubahan yang menjadi harapan masyarakat, yang meliputi perbaikan dalam aspek keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.

Dengan adanya pemilihan atas jabatan publik (lembaga eksekutif) secara langsung ini diharapkan akan semakin mendorong tegaknya kedaulatan rakyat, dalam arti rakyat menjadi lebih berdaya dalam menilai, memilih dan menentukan sendiri pemimpin yang diharapkan mampu memperbaiki masa depan bangsa dan masyarakatnya. Melalui pemilihan kepemimpinan yang berbasis pada aspirasi rakyat, diharapkan pula nantinya dapat mengurangi adanya politisasi dan kecenderungan praktek oligarkhis dan money politic di kalangan para elite yang berpotensi menghancurkan tatanan moral politik dan etika birokrasi kepemimpinan di Bumi Gora ini.

Bila di era-era sebelumnya basis kepemimpinan selalu diletakkan pada relasi antar elite politik dan primordialisme melalui kuasa politik di parlemen maupun partai politik yang memungkinkan seseorang dapat duduk di kekuasaan tanpa harus dikenal dan dicintai rakyat, maka kini seseorang yang ingin memperoleh suatu jabatan politik ia harus dekat, dikenal dan dicintai oleh rakyat.

Posisi rakyat dalam pilkada langsung menjadi lebih kuat, dari sebelumnya yang hanya sebagai suporter (penonton), kini beralih sebagai voter (pemilih) yang sangat menentukan perannya. Restu elite yang sebelumnya sangat dominan, tampaknya kini harus berbagi (sharing) dengan diterminasi ”restu rakyat” pula. Mengabaikan restu rakyat dalam pilkada langsung dapat dipastikan akan membuat sang kontestan tidak layak jual (rontok) di tengah jalan.

Pada akhirnya, saya sangat mengharapkan pilkada langsung akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi perkembangan demokrasi dan persepsi politik di daerah NTB, sejalan dengan semakin berkualitasnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat semakin berkesempatan dalam memperoleh akses dan layanan publik secara lebih terbuka, cepat dan bermutu. Kolaborasi dalam partisipasi politik yang semakin meluas dan terbuka di kalangan masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pilkada langsung harus dapat berjalan beriringan pula dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kiranya kita semua perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung untuk  pertama kalinya tersebut.

·        Pertama, dalam pelaksanaan pemungutan suara hendaknya para pelaksana terdiri dari komponen Pemerintah Daerah sampai ke tingkat RW/RT yang independen, dalam arti tidak terikat pada kepentingan partai tertentu atau golongan tertentu para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur.

·        Kedua, pengawas pemilu hendaknya mampu menjaga pilkada berlangsung tanpa kekerasan dalam arti tidak terjadi konflik horisontal diantara para pendukung para kandidat, karena durasi waktu yang diberikan dalam proses pelaksanaan pilkada langsung yang relatif cepat dikhawatirkan dapat menjurus pada situasi tersebut.

·        Ketiga, pengorganisasian pelaksanaan pilkada langsung yang efisien dan berbasis pada dukungan masyarakat.

·        Keempat, dalam sosialisasi kandidat Gubernur dan wakil Gubernur, perangkat daerah harus mampu berfungsi sebagai fasilitator dan komunikator yang adil terhadap para kandidat yang maju/mencalon diri, sehingga kenetralan Jajaran birokrasi lebih terjamin dan tidak berpihak ke kandidat tertentu.

Dengan uraian di atas adanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung di satu sisi akan mendorong menguatnya partisipasi politik rakyat dan kuatnya legitimasi eksistensi kepemimpinan di daerah NTB. Rakyat makin dihargai suara dan hak politiknya sehingga tawar menawar (bargaining position) politiknya dihadapan elite politik lebih berdaya dan situasi ini dapat mendorong pula mencairnya kultur feodalistik praktek politik di tengah masyarakat.

Namun di sisi lain, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung  belum dapat pula menjamin sepenuhnya perbaikan kualitas kesejahteraan dan perbaikan akses dan fasilitas public di daerah NTB. Hambatan dan tantangannya adalah masih kuatnya hegemoni dan dominasi parpol dalam proses politik pilkada langsung serta belum kuatnya kondisi masyarakat madani (civil society) yang dapat mengorgansir secara baik tuntutan dan aspirasi politiknya.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung untuk pertama kalinya ini jelas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat baik dalam proses pelaksanaanya maupun partisipasinya dalam menggunakan hak suara, apapun hasilnya nanti adalah merupakan hasil dukungan rakyat terbanyak dalam menentukan pemimpin yang mampu mengarahkan roda pemerintahan sesuai harapan dan kehendak masyarakat yang dicintainya.

Berbagai permasalahan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung jelas merupakan kondisi yang akan kita hadapi, namun kesemuanya akan menjadi sangat berarti apabila kita semua dengan sepenuh optimisme yakin bahwa dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung ini akan diperoleh para pimpinan daerah yang ”legitimate”, dekat dengan rakyat, mampu merespon kebutuhan dan kehendak rakyat, serta mampu menjadi nahkoda pemerintahan yang arif dan bijaksana.

Marilah kita satukan langkah, dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB secara langsung menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi politik, memanfaatkan komunikasi poltik, meningkatkan pengamatan terhadap proses yang berjalan agar tidak terjadi ”power tend to corrupt”, meningkatkan pengawasan masyarakat serta media masa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan setiap usaha kita dalam memperbaiki kinerja Pemerintahan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Vox populi vox dei”, kata orang bijak, “suara rakyat ialah suara Tuhan”. Jika Anda khianati suara rakyat itu … Wallahu a’lam bissawab.